Penelitian ini membahas mengenai batasan kata kekejaman dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan arti dan batasan mengenai kata kekejaman. Sehingga dalam berbagai putusan perceraian terdapat ketidakseragaman karena tidak adanya pemahaman norma yang disepakati secara umum oleh para hakim mengenai kata kekejaman dalam memutuskan perkara cerai dengan alasan tersebut. Salah satu putusan mengemukakan bahwa kata kekejaman diartikan sebagai keke...
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah suatu ikatan lahir antara seorang...
Bahwa tujuan dari perkawinan dapat terwujud apabila calon suami istri telah masak jiwa dan raganya s...
utusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru bernomor 525/Pdt.G/2020/PA.P menetapkan bahwa perkara pengg...
Tesis berjudul“DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PRESPEKTIF...
Keberadaan pemerintah Desa diatur dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia melalui Undang-...
Keberadaan pemerintah Desa diatur dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia melalui Undang-...
ABSTRAK Penelitian mengenai Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahu...
Sengketa perdata berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu sering terjadi. Fokus peneliti...
Yohana Dea Sacharissa. S.351402038. PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM PE...
Mengacu pada Undang-Undang yang ada di Indonesia pada saat ini dimana menjadi perdebatan antara bata...
Sengketa perdata berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu sering terjadi. Fokus peneliti...
Sengketa perdata berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu sering terjadi. Fokus peneliti...
Perceraian merupakan suatu hal yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT sehingga menjadi makruh...
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya disparitas putusan antara pengadilan Tingkat Pertama ...
Sanksi pidana merupakan suatu intrumen yang penting didalam peraturan perundang-undang bertuj...
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah suatu ikatan lahir antara seorang...
Bahwa tujuan dari perkawinan dapat terwujud apabila calon suami istri telah masak jiwa dan raganya s...
utusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru bernomor 525/Pdt.G/2020/PA.P menetapkan bahwa perkara pengg...
Tesis berjudul“DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PRESPEKTIF...
Keberadaan pemerintah Desa diatur dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia melalui Undang-...
Keberadaan pemerintah Desa diatur dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia melalui Undang-...
ABSTRAK Penelitian mengenai Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahu...
Sengketa perdata berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu sering terjadi. Fokus peneliti...
Yohana Dea Sacharissa. S.351402038. PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM PE...
Mengacu pada Undang-Undang yang ada di Indonesia pada saat ini dimana menjadi perdebatan antara bata...
Sengketa perdata berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu sering terjadi. Fokus peneliti...
Sengketa perdata berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu sering terjadi. Fokus peneliti...
Perceraian merupakan suatu hal yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT sehingga menjadi makruh...
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya disparitas putusan antara pengadilan Tingkat Pertama ...
Sanksi pidana merupakan suatu intrumen yang penting didalam peraturan perundang-undang bertuj...
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah suatu ikatan lahir antara seorang...
Bahwa tujuan dari perkawinan dapat terwujud apabila calon suami istri telah masak jiwa dan raganya s...
utusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru bernomor 525/Pdt.G/2020/PA.P menetapkan bahwa perkara pengg...